Kereta Cepat Tak Menguntungkan Tanpa Pembangunan Kota Transit
Jakarta, - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan proyek kereta cepat (highspeed railway/HSR) Jakarta–Bandung sangat tergantung pada keberhasilan pengembangan kota transit (transit oriented development/TOD) yang akan dibangun di sekitar jalur lintasan. Pasalnya tanpa adanya TOD, proyek bernilai US$5,5 miliar dianggap tidak laik finansial alias tidak menguntungkan.
“Proyek kereta cepat secara finansial belum tentu baik kalau hanya mengandalkan penjualan tiket. Kenapa (proyek) ini bisa menjadi suatu kegiatan usaha yang feasible memang sangat tergantung pada TOD-nya,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/2).
Sahala mengungkapkan keberadaan kota transit bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagai contoh, pengembangan kota baru Walini di Jawa Barat, diarahkan tidak hanya sebagai sentra hunian, namun juga sentra bisnis dan rekreasi. Kota Walini dikembangkan dengan memanfaatkan lahan seluas 1.299 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN), salah satu anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
“Kalau makin banyak tercipta bisnis-bisnis di daerah TOD ini, maka akan makin banyak penumpang-penumpang baru,” ujarnya.
Tak hanya itu, konsorsium BUMN pun akan menerima pemasukan dari konsesi lahan TOD yang akan dikembangkan oleh investor. Konsesi lahan TOD rencananya akan diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 15 tahun. Investor tersebut bisa berasal dari perusahaan pelat merah dan swasta baik lokal maupun internasional.
“Untuk perhitungan kami sekarang, penerimaan proyek kereta cepat ini dengan pertumbuhan TOD yang belum optimal dan masih pesimistik itu kira-kira 25 persen (dari total penerimaan),” ujarnya.
Oleh karenanya, Kementerian BUMN meyakinkan pengembangan TOD akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan perancang kota profesional, salah satunya pengembang kawasan urban berskala internasional, Atkins. Bagi investor yang ingin mengembangkan TOD, khususnya Walini, harus mengikuti rencana pengembangan kota (masterplan) dan menjalani proses lelang.
“Kami tidak akan memilih investor yang abal-abal untuk memastikan proyek ini jalan, kita harus mencari investor yang benar-benar serius untuk itu,” ujarnya.
Direktur Utama PT Kereta Cepata Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengungkapkan pengembangan TOD dan penawaran kepada investor akan dilakukan setelahmasterplan dan pengurusan perizinan terkait tuntas.
“Pengembangan TOD agak di belakang dari track (jalur kereta cepat) tapi kita harapkan sebagian sudah mulai beroperasi pada 2019 nanti, sebagian, bukan seluruhnya,” ujar Hanggoro.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan melintasi empat stasiun yaitu Halim Perdanakusuma (Jakarta), Karawang (Jawa Barat), Walini (Jawa Barat), dan Tegal Luar (Jawa Barat). KCIC selaku badan usaha yang diberi hak menyelenggarakan proyek ini menargetkan pembangunan sarana dan prasara kereta cepat rampung pada akhir 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal 2019.
“Proyek kereta cepat secara finansial belum tentu baik kalau hanya mengandalkan penjualan tiket. Kenapa (proyek) ini bisa menjadi suatu kegiatan usaha yang feasible memang sangat tergantung pada TOD-nya,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/2).
Sahala mengungkapkan keberadaan kota transit bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagai contoh, pengembangan kota baru Walini di Jawa Barat, diarahkan tidak hanya sebagai sentra hunian, namun juga sentra bisnis dan rekreasi. Kota Walini dikembangkan dengan memanfaatkan lahan seluas 1.299 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN), salah satu anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
“Kalau makin banyak tercipta bisnis-bisnis di daerah TOD ini, maka akan makin banyak penumpang-penumpang baru,” ujarnya.
Tak hanya itu, konsorsium BUMN pun akan menerima pemasukan dari konsesi lahan TOD yang akan dikembangkan oleh investor. Konsesi lahan TOD rencananya akan diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 15 tahun. Investor tersebut bisa berasal dari perusahaan pelat merah dan swasta baik lokal maupun internasional.
“Untuk perhitungan kami sekarang, penerimaan proyek kereta cepat ini dengan pertumbuhan TOD yang belum optimal dan masih pesimistik itu kira-kira 25 persen (dari total penerimaan),” ujarnya.
Oleh karenanya, Kementerian BUMN meyakinkan pengembangan TOD akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan perancang kota profesional, salah satunya pengembang kawasan urban berskala internasional, Atkins. Bagi investor yang ingin mengembangkan TOD, khususnya Walini, harus mengikuti rencana pengembangan kota (masterplan) dan menjalani proses lelang.
“Kami tidak akan memilih investor yang abal-abal untuk memastikan proyek ini jalan, kita harus mencari investor yang benar-benar serius untuk itu,” ujarnya.
Direktur Utama PT Kereta Cepata Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengungkapkan pengembangan TOD dan penawaran kepada investor akan dilakukan setelahmasterplan dan pengurusan perizinan terkait tuntas.
“Pengembangan TOD agak di belakang dari track (jalur kereta cepat) tapi kita harapkan sebagian sudah mulai beroperasi pada 2019 nanti, sebagian, bukan seluruhnya,” ujar Hanggoro.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan melintasi empat stasiun yaitu Halim Perdanakusuma (Jakarta), Karawang (Jawa Barat), Walini (Jawa Barat), dan Tegal Luar (Jawa Barat). KCIC selaku badan usaha yang diberi hak menyelenggarakan proyek ini menargetkan pembangunan sarana dan prasara kereta cepat rampung pada akhir 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar